”Proyek uji coba swakelola harus selesai Desember 2011 ini,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai meninjau perkembangan rehabilitasi dan pembangunan SMPN 3 Kragilan, SDN Kendayakan Kragilan, dan SDN Bayongbong Pontang di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (27/11).
Peninjauan dilanjutkan ke SDN Gunung Sindur dan SMPN 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Mendikbud, mekanisme swakelola lebih baik karena bisa menghemat anggaran sebanyak 25-30 persen. ”Kalau melalui proses tender terkena pajak 11-12 persen dan keuntungan bisnis kontraktor 15 persen. Belum lagi kalau ada yang nakal-nakal saat proses tender. Bisa jadi dananya hanya tersisa 50 persen,” kata Nuh.
Nuh yakin sekolah bersama komite sekolah akan bisa mengelola anggaran rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru. Selain nilai riil yang digunakan akan lebih efektif dibandingkan dengan tender, sekolah juga bisa menggunakan dana itu untuk membangun fasilitas lain, seperti ruang guru dan sanitasi.
Seperti yang dilakukan di SDN Kendayakan Kragilan yang mendapat dana Rp 196 juta untuk tiga ruang kelas, satu ruang guru, dan satu kamar mandi.
Dengan mekanisme swakelola, Nuh menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan pada sekolah. Tim pendamping dan pengawas berasal dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, TNI, perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lain.
”Yang jelas, dengan mekanisme ini, penyimpangan akan bisa dicegah. Jangan mengambil untung dari pekerjaan di sekolah,” ujarnya.
Sekolah lebih tahu
Keuntungan lain dari mekanisme swakelola ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan mekanisme swakelola, kata Nuh, sekolah bisa menerapkan manajemen berbasis sekolah secara total. ”Sekolah lebih tahu ruang kelas yang harus diperbaiki dan kualitas perbaikannya,” ujarnya.
Kepala SMPN 3 Kragilan Engkon mengatakan, sekolahnya mendapatkan bantuan rehabilitasi Rp 600 juta untuk memperbaiki empat kelas dan membangun dua ruang kelas baru. ”Targetnya selesai akhir Desember sehingga tahun ajaran semester genap sudah bisa dipakai,” kata Engkon.
Kepala SDN Kendayakan Kragilan Rasidi menyatakan, proses rehabilitasi tiga ruang kelas dan satu kamar mandi akan selesai 10 hari lagi setelah berjalan selama dua bulan. Karena kondisi rusak berat, semua kuda-kuda atap yang sudah dimakan rayap diganti dengan kayu balur. Begitu pula dengan kusen jendela dan pintu. ”Kerjanya dikebut sampai malam. Bangunan rusak berat karena SD inpres ini dibangun tahun 1970-an,” kata Rasidi yang menerima dana rehabilitasi sekolah Rp 197 juta.
Rusak ringan dan berat
Sekolah-sekolah yang akan direhabilitasi di antaranya SD inpres yang dibangun tahun 1970-an yang kini rusak ringan dan rusak berat. Dari 174.435 SD dan SMP negeri dan swasta, 153.026 unit di antaranya kini rusak ringan dan berat.
Saat ini pemerintah membangun kembali 110.598 ruang kelas di SD dan 42.428 ruang kelas SMP yang rusak berat. Adapun jumlah ruang yang direhabilitasi sebanyak 6.721 ruang kelas SD dan 1.050 ruang kelas SMP. Sisanya akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.
”Ada sekolah-sekolah yang proses rehabilitasinya terlambat karena masalah rekening yang keliru sehingga ada yang mundur jadwalnya. Tetapi, semuanya rata-rata bisa selesai Januari 2012,” kata Nuh. (LUK)
http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/28/08571577/Mekanisme.Baru.Perbaikan.Sekolah.
0 komentar:
Posting Komentar