Swakelola Rehabilitasi Sekolah Dinilai Lebih Baik

Bogor --- Pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011. Sejak dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada awal bulan lalu, sampai saat ini proses pembangunannya terus berlangsung. Ditargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru tahun depan sudah dapat digunakan.

Menteri Nuh menilai, mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender. Sistem  swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen.

"Kalau melalui proses tender terkena pajak 11-12 persen dan keuntungan bisnis 15 persen.  Kami juga sangat yakin dengan sekolah sendiri yang pegang uang. Tidak ada ceritanya sekolah ingin menjelek-jelekkan, tetapi ingin yang terbaik," katanya saat meninjau SMPN 1 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (27/11).

Sebelumnya,  Mendikbud meninjau pembangunan rehabilitasi ruang kelas di SMPN 3 Kragilan, SDN Kendayakan Kragilan, dan SDN Bayongbong. Ketiganya berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke  SMP PGRI Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Mendikbud menyampaikan, selain nilai riil yang digunakan lebih efektif dibandingkan dengan tender, ada keuntungan lain dengan menerapkan swakelola. Dicontohkannya,  di SDN Kendayakan Kragilan, dengan dana rehabilitasi Rp196 juta untuk tiga lokal dapat menambah satu lokal untuk guru dan untuk sanitasi. Keuntungan lainnya adalah dapat menciptakan lapangan kerja. "Setelah menerapkan sistem swakelola, berikutnya dilanjutkan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah lebih tahu ruang kelas yang harus diperbaiki, serta kualitas perbaikannya."

Kepala Sekolah SMPN 3 Kragilan, Engkon, mengatakan, sekolahnya mendapatkan bantuan rehabilitasi sebanyak Rp600 juta untuk merehabilitasi empat kelas dan pembangunan dua ruang kelas baru. "Target akhir Desember selesai, sehingga tahun ajaran semester genap sudah bisa dipakai."

Sekolah-sekolah yang direhabilitasi di antaranya merupakan sekolah Inpres yang pembangunannya dimulai pada 1970-an. Pada saat ini, telah memasuki era kerusakan baik rusak berat dan rusak ringan. Dari sebanyak 174.435 SD dan SMP baik negeri dan swasta, sebanyak 153.026 dalam kondisi rusak ringan dan berat.
Saat ini pemerintah pusat akan membangun kembali ruang rusak berat terdiri atas 110.598 ruang SD dan 42.428 ruang SMP. Pada tahun ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah membangun kembali ruang kelas rusak berat. Adapun jumlah ruang yang diperbaiki sebanyak 6.721 ruang kelas SD dan 1.050 ruang kelas SMP. Sisanya akan dibangun pada tahun anggaran 2012. (grace/agung)

http://kemdiknas.go.id/kemdiknas/berita/133